Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa hukum dan konstitusi merupakan perwujudan

By On Sunday, September 4th, 2022 Categories : Tanya Jawab

Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa hukum dan konstitusi merupakan perwujudan – Apa kabar bapak dan ibu semua, Terima Kasih sudah berkunjung ke web site situspanda dotcom ini. Malam ini, kita di website situspanda akan menampilkan saran yg menarik yang menunjukkan pada anda tentang Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa hukum dan konstitusi merupakan perwujudan. Langsung saja Agan bisa mengecek yang berikut ini:

Jakarta

Sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah kamu bisa jelaskan makna sila pertama Pancasila ini?

Sebelumnya, kamu perlu tahu dulu apa itu makna kata ‘maha’ dan ‘esa’ dalam sila pertama Pancasila. Kata ‘maha’ berasal dari bahasa Sanskerta atau Pali. Makna kata ‘maha’ dalam sila pertama Pancasila yaitu mulia atau besar. Sementara itu, kata ‘esa’ memiliki makna keberadaan yang mutlak.

Sila pertama Pancasila, yaitu ‘Ketuhanan yang Maha Esa’ memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya.

Perwujudan kehidupan di antaranya dengan menumbuhkan saling menyayangi, saling menghargai, dan saling mengayomi, seperti dikutip dari penelitian Erman S. Saragih, dosen Teologi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dalam Jurnal Teologi Cultivation.

Sila pertama Pancasila membahas sifat-sifat luhur atau mulia yang harus dimiliki segenap bangsa Indonesia. Sila pertama Pancasila menganjurkan pemeluk agama masing-masing untuk menaati norma-norma kehidupan beragama yang dianutnya. Ketuhanan dalam sila pertama Pancasila menjadi salah satu prinsip dasar dan penyatu bangsa Indonesia. Pemahaman tentang sila pertama Pancasila juga bertautan dengan keempat sila Pancasila lainnya.

Di samping itu, sila pertama Pancasila juga mengandung nilai makna bahwa negara juga wajib menjamin kemerdekaan setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya.

Perwujudan kewajiban negara tersebut salah satunya dengan menciptakan suasana yang baik, memajukan toleransi dan kerukunan agama, serta menjalankan tugas untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang suci.

Gimana detikers, sudah bisa jelaskan makna sila pertama Pancasila ya?

Simak Video “Hari Lahir Pancasila, Apa Mereka Hafal Pancasila?

[Gambas:Video 20detik]
(lus/lus)

by: Heru Widoyo

Indonesia merupakan negara yang sangat melekat dengan kata “keberagaman” yang disebabkan wilayah Indonesia yang sangat beragam dan memiliki berbagai pulau. Tentunya keberagaman tersebut menghasilkan banyak perbedaan atau keberagaman; agama menjadi salah satunya. Kebebasan beragama dalam perspektif Pancasila sendiri merupakan hal yang sangat jelas. Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” tentunya telah mengidentifikasi pluralisme agama di Indonesia. Dalam sila pertama, kita dapat mengetahui bahwa setiap orang berhak memiliki kepercayaan dan Tuhannya masing-masing dengan menghormati satu sama lain dan juga mendapatkan perlakuan yang setara.

Pancasila sendiri merupakan dasar negara yang perlu diikuti dan juga diimplementasikan oleh bangsa Indonesia. Kebebasan dalam beragama itu sendiri termasuk dalam HAM dan peraturan pun sudah dikeluarkan berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUD 1945 yang berisi mengenai hak untuk beragama itu termasuk dalam hak asasi manusia; juga pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengenai negara yang menjamin kemerdekaan rakyatnya untuk memeluk agama yang di percaya.

Keberagaman di Indonesia sendiri sudah tercantum dalam beberapa poin di Pancasila, seperti pada sila ketiga yaitu “Persatuan Indonesia” yang dapat kita ketahui keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan kita agar terus bersatu lalu lebih spesifiknya di sila pertama mengenai ketuhanan yang di dukung oleh sila kedua mengenai negara yang adil dan beradab. Tentunya dalam menjadi bangsa Indonesia kita perlu mengetahui bahwa semua masyarakat adalah setara dan perlu diperlakukan dengan adil. Pancasila dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia atau sebagai filsafat serta pikiran yang mendalam menurut Soekarno yang disebut folosofische grondslag.

Kita dapat mengetahui dengan jelas dalam sila pertama Pancasila bahwa kebebasan beragama dilindungi oleh beberapa peraturan serta termasuk dalam HAM. Hal tersebut berguna mengurangi dampak buruk yang bisa saja terjadi jika kita tidak dapat menghormati satu sama lain. Contohnya arogansi sebuah oknum yang merasa lebih baik dari yang lain tentunya dapat menyebabkan berbagai macam konflik, seperti truth claims hingga perang antar daerah yang mungkin terjadi. Hal ini tentunya dapat teratasi jika masyarakat sudah dengan benar memahami dan dapat melakukan pengimplementasian nilai – nilai pancasila terutama sila pertama terkait keberagaman agama dan kebebasan untuk memilikinya.

Pendidikan sebagai ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Isu tentang pendidikan selalu menarik, karena peran penting pendidikan dalam memajukan peradaban manusia. Kemajuan peradaban manusia selalu disertai dengan kualitas pendidikan yang baik, pada masanya. Generasi terdidik adalah aktor peradaban. Penyataan ini valid tidak hanya untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa kini, dan masa depan.

Refleksi saya atas topik yang diangkat dalam diskusi kali ini “pendidikan dan implementasi sila pertama” memunculkan paling tidak tiga isu penting yang saling terkait. Dalam tulisan singkat ini, kacamata yang dipakai adalah posisi saya sebagai seorang muslim.

Isu pertama terkait dengan misi pendidikan. Pemahaman yang baik atas misi pendidikan akan sangat bermanfaat menjaga semua proses berada dalam koridor yang seharusnya. Isu kedua adalah tentang pemaknaan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam bingkai besar Pancasila. Isu ketiga berhubungan dengan kontekstualisasi sila pertama tersebut dalam pendidikan.

Kita diskusikan secara ringkas setiap isu ini di bagian berikut.

Misi pendidikan

Misi pendidikan adalah isu pertama. Untuk mendiskusikan ini, saya meminjam konsep dari khazanah pendidikan Islam. Pendidikan dalam Islam menyentuh semua aspek pengembangan manusia, mulai dari membantu pengembangan individu, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan sosial dan moral, dan mentransmisikan pengetahuan (Halstead, 2004).

Dalam tradisi Islam, pendidikan mempunyai tiga prinsip yang saling melengkapi: tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib. Beragam konseptualisasi ditemukan dalam literatur. Halstead (2004) menawarkan beberapa kata kunci untuk memahami ketiga prinsip ini. Tarbiyah terkait dengan upaya untuk menumbuhkan (to grow) atau meningkatkan (to increase) pribadi pembelajar. Istilah tarbiyah sering disamakan dengan pematangan pribadi. Semua potensi baik kemanusiaan dikembangkan. Kata ini juga yang sering diartikan dengan “pendidikan”.

Ta’lim dikaitkan dengan ikhtiar yang dilakukan supaya pembelajar mengetahui (to know), terinformasi (to be informed), mempersepsikan (to perceive), dan mengenali atau membedakaan (to discern) sesuatu atau bahan ajar. Di sini terjadi transfer ilmu atau pengetahuan.

Ta’dib mencakup aspek lain, yaitu bahwa pembelajar akan dimurnikan (to be refined), didisiplinkan (to be disciplined), dan dibudayakan (to be cultured). Untuk konteks ini, Al-Attas (1980) menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menyuntikkan adab (nilai) dan membentuk karakter pembelajar, secara perlahan namun pasti.

Ketiga prinsip tersebut memberikan pesan bahwa pendidikan harus menyentuh tiga aspek: nilai, pengetahuan, dan keterampilan. Nilai menjadi basis yang cenderung bersifat abadi, tak lekang oleh zaman. Nilai yang diinternalisasi akan menjadi landasan kokoh seorang pribadi. Pengetahuan dan keterampilan bersifat lentur dan sangat mungkin berubah sejalan dengan waktu. Masalah manusia berkembang. Ilmu pengetahuan dan keterampilan menyesuaikan.

Dalam konteks ini, pesan sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib yang disampaikan lebih dari 14 abad lalu, masuk valid untuk disimak: La turabbuu abnaa akum kamaa rabaakum abaaukum, fainnahum khuliquu li zamaani ghairi zamaanikum. Jangan didik anak-anakmu sebagaimana orang tuamu mendidikmu, karena mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zamanmu.

Memaknai Pancasila dan sila pertama

Ini adalah isu kedua. Membaca sila pertama tidak bisa terlepas dari Pancasila atau keempat sila lainnya. Pancasila yang telah mempersatukan bangsa Indonesia adalah mitsaq ghalidh atau perjanjian agung atau komitmen kuat yang mengikat semua bangsa Indonesia.

Sebagai ilustrasi penguat, istilah mitsaq ghalidh muncul dalam Al-Qur’an sebanyak tiga kali, untuk mengambarkan tiga keadaan yang berbeda. Yang pertama adalah Allah membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa (QS Al-Ahzab 33:7). Kejadian kedua ketika Allah mengambil janji dari Bani Israil dengan mengangkat Bukit Tsur di atas kepada mereka (QS An-Nisa 4:154). Istilah tersebut juga digunakan untuk menggambarkan hubungan pernikahan (QS An-Nisa 4:21).

Ikatan yang kuat ini menjadi sangat penting ketika melihat bangsa Indonesia yang sangat beragam. Keragaman adalah fakta sosial di Indonesia yang tak terbantah. Kita tidak mungkin lari darinya. Para pendiri bangsa telah memberikan rumus besarnya ‘bhinneka tunggal ika’. Kita memang berbeda, tetapi kita satu bangsa. Menutup mata dari perbedaan jelas mengabaikan akal sehat. Sebaliknya, hanya mengedepankan perbedaan akan menggadaikan hati nurani.

Terkait dengan sila pertama, sejarah mencatat, dalam formulasinya yang sekarang sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” telah melalui proses yang sangat panjang dan tidak mudah. Dalam bahasa seorang muslim, sila ini berarti tauhid, mengesakan Tuhan dan tidak menyetukanNya dengan yang lain. Di dalam tauhid terdapat makna penyerahan diri secara totalitas, bahwa misi menjadi manusia adalah menghamba kepada Allah.

Rumusan sila pertama ini juga menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan sekaligus bukan negara sekuler. Indonesia tidak didasarkan pada satu agama, dan juga tidak memisahkan agama sama sekali dalam kehidupan bernegara. Indonesia sering disebut dengan negara-bangsa yang religius (religious nation-state).

HAMKA (1951) menyebut sila pertama ini sebagai urat tunggangnya Pancasila, dan menjadi pijakan dalam mengamalkan keempat sila lainnya. Sila pertama ini juga dapat dianggap sebagai landasan moral bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila telah menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Bingkai kesatuan dalam keragaman kita perlukan. Sidang Tanwir Muhammadiyah pada Juni 2012 di Bandung, misalnya, menghasilkan pokok pikiran untuk pencerahan dan solusi permasalahan bangsa, yang salah satu poinnya menyebut bahwa NKRI yang berdasar Pancasila merupakan negara perjanjian atau kesepakatan (darul ‘ahdi), negara kesaksian atau pembuktian (darus syahadah), dan negara yang aman dan damai (darussalam).

Kontekstualisasi sila pertama dalam pendidikan

Isu diskusi yang ketiga terkait kontekstualisasi sila pertama dalam pendidikan. Paling tidak terdapat dua implikasi (aspek) penting di sini: (a) pengamalan agama masing-masing dengan baik dan (b) penghargaan terhadap agama orang lain.

Implikasi pertama adalah pesan bahwa setiap warga negara Indonesia seharusnya manusia religius atau manusia yang mengimani adanya Tuhan. Agama tidak hanya dimaknai sebagai yang tertulis atau yang diaku, tetapi lebih dari ini. Ajaran agama harus dipelajari dengan baik oleh setiap pemeluknya. Nilai-nilainya harus diinternalisasi dan diamalkan oleh pemeluknya dengan sekuat tenaga. Nilai-nilai abadi agama, seperti kejujuran, keadilan, kedamaian, harus dikedepankan dan dilantangkan.

Ini adalah gambaran idealitas. Realitas di lapangan sangat mungkin berbeda dan ini akan memantik diskusi lanjutan. Banyak faktor terkait yang setiapnya memerlukan penyelisikan yang mendalam.

Dalam konteks pengamalan Pancasila, muncul pertanyaan lain: apakah nilai-nilai agama ini sudah mewarnai pengamalan keempat sila lainnya?

Kedua adalah pesan bahwa di Indonesia, beragam agama diakui negara. Pemahaman terhadap keragaman ini akan memunculkan sikap saling menghargai dan menjadikan pemeluk agama yang berbeda dalam hidup berdampingan dalam harmoni.

Pemahaman ini sangat penting dilantangkan karena dalam masyarakat yang religius, isu agama bersifat sangat sensitif. Kita menjadi saksi, beberapa konflik non-agama di Indonesia yang menjadi besar karena dibingkai dengan isu agama. Eskalasi konflik menjadi semakin cepat, ketika ada informasi bohong atau hoaks yang ikut disebar secara masif.

Ajaran Islam sangat jelas melarang untuk merendahkan agama lain (QS Al-An’am 6:108). Di sisi lain, penghargaan itu tidak lantas diwujudkan dalam “sinkretisme agama”, tetapi dalam bentuk toleransi yang menghargai setiap pemeluk menjalankan agamanya masing-masing (QS Al-Kafirun 109:6). Hak menjalankan ajaran agama dalam damai ini harus dijamin oleh negara.

Pendidikan seharusnya memasukkan dua aspek di atas ke dalam kurikulumnya. Yang menjadi catatan penting di sini, adalah bahwa pemahaman keragaman agama harus diakui secara jujur, baik di ruang publik maupun privat. Tanpanya, toleransi yang disuarakan akan menjadi basa-basi pemanis tuna ketulusan.

Penutup

Pendidikan mempunyai misi abadi untuk menjadikan manusia mengembangkan semua potensi kemanusiaannya. Selain harus kokoh yang diikhtiarkan dengan pengajaran nilai, pendidikan juga harus lentur untuk merespons perkembangan mutakhir.

Nilai-nilai tersebut, salah satunya, diturunkan dari ajaran agama yang menjadi muatan sila pertama Pancasila. Sila ini yang juga menjadi basis keempat sila lainnya memberikan dua pesan penting: bahwa manusia Indonesia harus menjalankan agamanya masing-masing dan menghormati agama orang lain dengan tulus. Poin terakhir ini menjadi sangat penting, ketika pengalaman kolektif bangsa mencatat, bahwa isu agama dapat menjadi pemicu konflik yang mudah dibakar dan membesar.

Referensi

Al-Attas, S. M. N. (1980). The Concept of Education in Islam. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.

Halstead, J. M. (2004). An Islamic concept of education. Comparative Education, 40(4), 517-529.

HAMKA (1951). Urat Tunggang Pantjasila. Jakarta: Pustaka Keluarga.

Makalah pemantik diskusi “Pendidikan dan Implementasi Sila Pertama” yang diselenggarakan secara daring oleh Buletin Neng Ning Nung Nang dalam rangka menuju Satu Abad Tamansiswa pada 27 Juli 2021.

Saya berharap bahwa jawaban mengenai Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa hukum dan konstitusi merupakan perwujudan ini berguna bagi anda semuanya.

Apabila Agan membutuhkan bantuan lain,teman boleh hubungi kami via link kontak.

Sebagai konsekuensi prinsip ketuhanan Yang Maha Esa hukum dan konstitusi merupakan perwujudan | admin | 4.5