Hak warga negara dan kewajiban warga negara brainly

By On Thursday, August 18th, 2022 Categories : Tanya Jawab

Hak warga negara dan kewajiban warga negara brainly – Pa kabar om dan tante semua, Makasih banyak dah mau berkunjung ke situs www.situspanda.Com ini. Saat ini, kami dari blog situspanda dot com pengen berbagi info yang mantab yang membahas tentang Hak warga negara dan kewajiban warga negara brainly. Ayo sobat boleh melihat yang setelah ini:

Oleh: Hari Sriyanto, S.Sos.,M.M (Dosen Character Universitas Bina Nusantara, Jakarta)

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Sebagai warga negara yang telah ditetapkan secara sah oleh hukum sebagai wajib pajak, memiliki kewajiban yang bersifat memaksa untuk membayar pajak, hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang No.16 tahun 2009.

Pajak sendiri terdiri dari berbagai jenis yaitu berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi pajak pusat (PPN, PPH, PPNBM, dan bea mterial) dan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor, hotel, rokok, dan sebagainya), berdasarkan cara pemungutan dibagi menjadi pajak langsung (PBB, PKB, dan PPH) dan pajak tidak langsung (Pajak ekspor, bea masuk, dan PPN), dan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi pajak subjektif (memperhatikan kemampuan keuangan wajib pajak) dan pajak objektif (PPN dari barang yang dikenakan pajak).

Pungutan lain selain pajak mencakup retribusi, cukai, bea masuk, dan sumbangan. Contoh pembayaran pajak yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari saya ialah ketika makan di restoran dalam struk pembayaran terdapat tarif pajak sebesar 10%, saat bekerja dan memperoleh gaji akan dipotong dengan pajak, saat berbelanja di supermarket akan dikenakan pajak, dan sebagainya.

Dasar konstitusional kewajiban membayar pajak terdapat pada pasal 23 A UUD 1945. Dengan membayar pajak, warga negara telah memenuhi kewajibannya pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara.

Dari kewajiban membayar pajak dapat diuraikan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila seperti pada sila pertama antara lain nilai keikhlasan, artinya seseorang rela untuk membayar pajak demi kepentingan rakyat lain juga menikmati pembangunan dan tidak berharap adanya balasan. Disamping itu ada nilai kedermawanan, yaitu bermurah hati terhadap sesama dengan menyisihkan pendapatannya untuk membayar pajak, dan nilai-nilai lainnya.

Pada sila kedua dadri Pancasila antara lain terkadung nilai keadilan artinya warga negara yang memperoleh hak juga memenuhi kewajibannya seperti membayar pajak sehingga seimbang diantaranya baru dapat dikatakan adil sebagai warga negara.

Pada sila ketiga yaitu mengekspresikan rasa cinta tanah air karena dengan membayar pajak artinya seseorang ingin negaranya bisa lebih maju melalui tahap pembangunan, sadar menjalani kehidupannya sebagai warga negara wajib membayar pajak, dan rasa nasionalisme artinya ingin mempertahankan negaranya seperti mewujudkan kejayaan bangsa dan kemakmuran rakyat.

Pada sila keempat meliputi prinsip demokrasi artinya pembayaran pajak merujuk pada partisipasi masyarakat dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pada sila kelima antara lain seluruh masyarakat berhak menikmati pembangunan dari pembayaran pajak.

Pemerintah memungut pajak berdasarkan 4 asas yakni, asas equity yaitu pembayaran pajak didasarkan pada tingkat kemampuan ekonomi tiap warga negara artinya semakin besar penghasilan semakin besar pajak yang harus dibayar, dan pemungutan pajak digunakan dengan benar untuk kepentingan bersama. Asas certainity yaitu memberikan penekanan adanya kepastian hukum dan meyakinkan bahwa masyarakat paham mengenai apa yang dikenakan pajak, yang menjadi objek pajak, berapa jumlah pembayaran pajak, dan prosedur membayar pajak.

Disamping itu asas convenience yaitu pembayaran pajak dilakukan pada saat yang tepat bisa melalui penerimaan gaji, bunga deposito, dan sebagainya, selain itu pembayarannya juga bisa melalui prosedur yang sederhana yaitu online pajak. Asas ekonomi yaitu hasil dari pemungutan pajak pastikan lebih besar dibanding ongkos pemungutannya.

Dilihat dari fungsinya, pajak berfungsi sebagai budgetair/anggaran artinya pajak merupakan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk belanja negara. Fungsi regulating / mengatur yaitu mengalokasikan dana yang diperoleh untuk kebutuhan masyarakat dan menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat melalui undang-undang bahwa masyarakat yang berpenghasilan lebih bisa menyisihkan pendapatannya untuk bayar pajak sesuai kemampuan. Fungsi stabilitas yaitu berperan menstabilkan keadaan ekonomi negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Dan terakhir redistribusi pendapatan yaitu berperan untuk membuat pendapatan masyarakat merata dengan menggunakan pajak untuk memperluas lapangan kerja.

Dapat disimpulkan, kontribusi warga negara dalam pembayaran pajak sangat berpengaruh pada pendapatan negara. Jika masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak maka pendapatan negara akan meningkat sehingga bisa mendorong pembangunan nasional ke arah yang lebih baik, maju, dan merata sehingga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tercipta. Jika masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak maka hal yang akan terjadi bisa berupa kesenjangan kesejahteraan karena pembangunan yang tidak merata dan sebagainya. Pajak digunakan untuk keperluan negara dan kepentingan masyarakat yang akan memperoleh fasilitas-fasilitas berupa pendidikan, kesehatan, pengembangan transportasi umum, pariwisata, keamanan dan ketertiban, budaya, kelestarian lingkungan hidup, dan sebagainya. Maka dari itu kesadaran masyarakat membayar pajak patut diperhatikan.

Jum’at, 04 Februari 2022 – 12:16 WIB

Seorang buruh sedang bekerja di pabrik. Mendapatkan pekerjaan adalah salah satu hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. FOTO/DOK.SINDOnews

JAKARTA – Warga Negara Indonesia ( WNI ) memiliki hak dan kewajiban . Hak adalah sesuatu yang harus/mutlak dimiliki atau diperoleh oleh setiap individu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus/mutlak dilakukan.Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain dan dibatasi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Karena itu, walaupun hak merupakan suatu keharusan yang mutlak dimiliki, tetapi hak tersebut ada batasannya. Hak dan kewajiban WNI telah diatur dalam UUD 1945. Pada Pasal 28, menetapkan hak warga dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul atau mengeluarkan pikiran dengan lisan atau pun tulisan, syarat-syaratnya diatur dalam undang-undang. Pasal ini menggambarkan bahwa negara Indonesia memiliki sifat demokrasi.Dikutip dari Makamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dan beberapa sumber lainnya, berikut hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945:

A. Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan (Role).2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia tercantum pada Pasal 27–Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

B. Hak Warga Negara Indonesia

– Pekerjaan dan penghidupan yang layak pada (Pasal 27 ayat 2).


Page 2

Terpopuler

2

Ibu-ibu Jabar Berbondong-bondong Gabung Jaringan Relawan Mak Ganjar

4

Baru Sehari Jabat Pj Sekda Pemalang, Slamet Masduki Sudah Diciduk KPK


Page 3

Terpopuler

2

Ibu-ibu Jabar Berbondong-bondong Gabung Jaringan Relawan Mak Ganjar

4

Baru Sehari Jabat Pj Sekda Pemalang, Slamet Masduki Sudah Diciduk KPK


Page 4

Terpopuler

2

Ibu-ibu Jabar Berbondong-bondong Gabung Jaringan Relawan Mak Ganjar

4

Baru Sehari Jabat Pj Sekda Pemalang, Slamet Masduki Sudah Diciduk KPK

Hak Sebagai Warga Negara adalah kuasa yang dimiliki seseorang sebagai warga negara dari sebuah negara untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan seorang warga negara dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Apa itu hakikat hak warga negara?

Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai hak asasi yang diperolehnya sejak lahir. Begitu pula, setiap warga negara mempunyai hak yang diperolehnya ketika menjadi suatu warga negara. Oleh karena itu, hak warga negara adalah hak-hak yang diperoleh oleh seseorang sebagai warga dari suatu negara.

Apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara?

Lalu, apa yang dimaksud dengan kewajiban warga negara? Kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap warga negara . Seorang warga negara harus melaksanakan kewajibannya setelah mendapatkan haknya secara adil dan akan berlaku juga sebaliknya.

Jelaskan apa yang termasuk hakikat hak dan kewajiban warga negara?

Hak warga negara adalah segala sesuatu yang yang harus diterima seseorang setelah melakukan kewajibannya. Hak warga negara harus sesuai dengan UUD Negara republik Indonesia tahun 1945. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sesorang sebelum memperoleh hak.

Apa hakikat dari hubungan negara dan warga negara?

Sebagai anggota dari negara maka warga negara memiliki hubungan atau ikatan dengan negara. Hubungan warga negara dengan negara terwujud dalam partisipasi, identitas, dan bentuk-bentuk hak dan kewajiban antara keduanya. Maksudnya adalah warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara dan begitu juga sebaliknya.

Apakah yang dimaksud hak dan kewajiban warga negara?

Pengertian Hak dan Kewajiban Mengutip dari modul “PPKN Kelas XI” yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab.

Saya berharap semoga solusi dari pertanyaan tentang Hak warga negara dan kewajiban warga negara brainly di atas ada gunanya untuk sista dan agan semuanya.

Jikalau ibu dan bapak membutuhkan bantuan lebih lanjut,ibu dan bapak dapat kontak kami lewat link kontak.

Hak warga negara dan kewajiban warga negara brainly | admin | 4.5